DARMAEDI

DARMAEDI

ANGGOTA

NAMA LENGKAP DARMAEDI
PARTAI HANURA
DAERAH PEMILIHAN DAPIL II (BALUSU, SOPPENG RIAJA, MALLUSETASI)
TEMPAT / TANGGAL LAHIR TAKKALASI, 16 DESEMBER 1971
ALAMAT LENGKAP TAKKALASI
PENDIDIKAN TERAKHIR SMA
LATAR BELAKANG SEBELUM DUNIA POLITIK WIRASWASTA
NAMA ISTRI / SUAMI HJ. ERNA DWIJAYANTI
NAMA ANAK

 

1. NADA SIVA SALSA ADELIA

2. SULTAN ABYAN JAUHAR

IMG_6867Lahir dan dibesarkan dari keluarga nelayan membuatnya  memiliki watak dan karakter yang keras, sehingga banyak orang merasa terheran-heran ketika akhirnya beliau terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Barru mewakili daerah pemilihan II, Kecamatan Balusu, Soppeng Riaja dan Mallusetasi dari Partai Hanura.

Watak dan karakter itulah yang membuatnya memiliki semangat tidak pernah menyerah dalam kondisi sesulit apapun, berkali-kali pria kelahiran Takkalasi, 16 Desember tahun 1971 ini mencoba peruntungannya di pemilihan legislatif akan tetapi kegagalan tidak membuatnya patah arang, beliau terus menekuni bidang wiraswasta sampai saat bintangnya bersinar di tahun 2014 dengan raihan perolehan suara yang sangat besar. Akan tetapi hal tersebut tidak membuatnya takabur dan kemudian melupakan asal usulnya yang berasal dari masyarakat kecil, beliau tetap santun kepada para orang tua dan senior seniornya, tetap ramah kepada para sahabat sebayanya, dan yang paling penting mengajarkan teladan kepada para juniornya.

Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Barru ternyata tidak semudah dan seindah bayangannya, banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi suami dari Hj. Erna Dwijayanti dan ayah dari 2 orang anak ini. Dalam bayangannya anggota DPRD dapat dengan mudah melaksanakan apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat menginginkan perbaikan jalan atau perbaikan jalan maka dengan cepat anggota DPRD dapat langsung menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk menyelesaikan permasalahan yang disampaikan, dalam kenyataannya untuk sampai melaksanakan apa yang dibutuhkan masyarakat  membutuhkan proses yang panjang dan lama.  Mulai dari proses Musrenbang, penganggaran di SKPD, pembahasan anggaran, proses lelang sampai pelaksanaan kegiatan oleh SKPD terkait. Proses yang sangat rumit tersebut dianggapnya perlu untuk disederhanakan sehingga masyarakat ketika membutuhkan sesuatu apalagi yang bersifat darurat seperti bencana alam dapat segera mendapatkan penanganan.

Beliau juga menyoroti kinerja SKPD yang sering memberikan bantuan yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat atau bahkan kualitasnya jauh dari yang diharapkan, khususnya para nelayan yang berada dilingkungan sekitarnya sering mengajukan keluhan terhadap bantuan-bantuan alat tangkap baik dari tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten yang kualitasnya jauh dari yang diharapkan, apalagi bantuan tersebut dianggap tidak tepat sasaran karena hanya untuk beberapa oknum atau kelompok tertentu dan  terkesan dekat dengan kekuasaan atau SKPD terkait