FAJAR FITRAWAN

FAJAR FITRAWAN

ANGGOTA

NAMA LENGKAP FAJAR FITRAWAN
PARTAI NASDEM
DAERAH PEMILIHAN DAPIL III (T. RILAU, T. RIAJA, PUJANANTING)
TEMPAT / TANGGAL LAHIR BARRU, 31 MARET 1990
ALAMAT LENGKAP MARETO , TANETE RILAU
PENDIDIKAN TERAKHIR S 1
LATAR BELAKANG SEBELUM DUNIA POLITIK MAHASISWA
NAMA ISTRI / SUAMI
NAMA ANAK

IMG_6839Kapan menikah? Menjadi pertanyaan yang sangat dihindari oleh pemuda tampan satu ini, meskipun telah menyandang status sebagai anggota DPRD Kabupaten Barru dan baru saja diwisuda di Universitas Negeri Makassar tahun 2015 tetapi beliau adalah satu satunya anggota DPRD yang belum mempunyai pendamping alias pasangan hidup. Ditanya tentang hal tersebut beliau hanya menjawab singkat akan indah pada waktunya sambil menerbakan seyuman penuh pesona seperti iklan-iklan di televisi.
Mewakil semangat para pemuda Kabupaten Barru tentu tidaklah mudah dibutuhkan usaha yang sangat keras disertai rasa tanggung jawab yang tinggi atas beban yang begitu besar dipundak Pengurus Gappembar tahun 2005 ini.
Lantang bersuara akan tetapi tetap santun kepada para senior – seniornya di DPRD Kabupaten Barru membuat pemuda kelahiran Barru 31 Maret 1990 ini dijadikan sebagai ukuran betapa besarnya kemauan para pemuda Barru untuk memperbaiki kondisi kabupaten Barru yang jauh dari kemapanan atau kesejahteraan.
Melalui Partai Nasional Demokrat, Putra dari pasangan Kompol Abdul Hamid Azikin, SH dan Hj. St. Nurtina, S.Pd meniti karir politiknya dan berharap bahwa dunia politik mengajarkan banyak hal, khususnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Alumni dari SDN 1 Pekkae tahun 2002, MTs DDI AD Mangkoso Tahun 2006, SMAN 1 Tanete Rilau Tahun 2009 dan Universitas Negeri Makassar Tahun 2015, menyayangkan begitu banyaknya pejabat pemerintahan yang tersangkut dengan masalah hukum, oleh sebab itu beliau berharap bahwa perlu pembelajaran ulang kepada seluruh pejabat di semua level dan tingkatan pemerintahan. Pembelajaran tersebut khususnya bertitik tolak terhadap pemahaman hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Pelaksanaan tugas pemerintahan juga perlu mendapat pengawasan yang berlapis, mulai dari aparat pengawasan fungsional sampai kepada Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. “ DPRD Kabupaten Barru harus melakukan pengawasan melekat terhadap setiap kegiatan pemerintahan, setiap potensi penggunaan anggaran yang mencurigakan harus segera mendapatkan peringatan, jangan sampai sebagai anggota DPRD kita hanya diam membisu bahkan ikut menjadi stempel dari pelanggaran yang dilakukan”